Perkuat Keterbukaan Informasi, Bawaslu Pasaman Barat Dorong Lembaga yang Transparan dan Terpercaya

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Padang, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat turut berpartisipasi dalam kegiatan “Keterbukaan Informasi Publik: Langkah Strategis Mewujudkan Lembaga yang Bersih dan Terpercaya” yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Selasa (11/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi, serta Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi, Roza Molina.

Turut hadir Anggota Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Tanti Endang Lestari, S.IP., M.Si., yang memberikan pemaparan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pemaparannya, Tanti menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikelola badan publik. Pemenuhan hak tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bagi Bawaslu, keterbukaan informasi memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan Pemilu. Informasi yang dikelola secara terbuka dan disampaikan sesuai ketentuan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi kinerja lembaga.
 

Bawaslu Pasaman Barat Perkuat Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat turut mengikuti kegiatan tersebut. Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Wanhar, hadir didampingi Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Ilham Afandi Aziz.

Keikutsertaan Bawaslu Pasaman Barat menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kelembagaan. Penguatan tersebut mencakup pemahaman terhadap prinsip keterbukaan, pengelolaan informasi, serta pelayanan informasi yang responsif kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, jelas, dan sesuai ketentuan, Bawaslu berupaya memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong pengelolaan informasi publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menghadirkan lembaga pengawasan Pemilu yang semakin terbuka, responsif, akuntabel, dan terpercaya.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban kelembagaan, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang sehat antara lembaga pengawasan Pemilu dan masyarakat dalam mengawal demokrasi yang berintegritas.
***