Bawaslu Pasaman Barat Ikuti Rapat Rekonsiliasi dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Semester I Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tahun 2026 yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Rapat Penyelesaian Rekonsiliasi Periode Juni dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring pada Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu RI untuk memastikan seluruh satuan kerja menyelesaikan proses rekonsiliasi data keuangan secara tepat waktu dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, andal, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Maityus Fajri bersama staf sekretariat. Kehadiran peserta dari seluruh satuan kerja Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian dari proses sinkronisasi data keuangan menjelang penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut dibahas penyelesaian rekonsiliasi keuangan periode Juni 2026, evaluasi kelengkapan dan kesesuaian data keuangan, serta langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan setiap satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan semester pertama. Selain itu, peserta juga memperoleh arahan mengenai pemenuhan dokumen pendukung dan penyajian laporan yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Partisipasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan yang profesional, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan. Melalui koordinasi dan rekonsiliasi yang berkesinambungan, diharapkan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan laporan yang akurat sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Bawaslu.

Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan koordinasi antara Bawaslu RI dengan seluruh satuan kerja dalam menjaga konsistensi pelaporan keuangan, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

***