Buka Ruang Dialog, Bawaslu Pasaman Barat Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama Partai Golkar dan Demokrat

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Dalam upaya memperkuat tata kelola demokrasi dan membangun sinergitas kelembagaan dengan partai politik, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan pengawasan partisipatif sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai mekanisme kepemiluan yang berlandaskan aturan perundang-undangan.

Kegiatan konsolidasi tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Laurensius Simatupang, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dalam pelaksanaannya, Laurensius didampingi oleh Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum (PPPSH), Ronny Sulistio, beserta jajaran staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Kunjungan pertama dilaksanakan di Sekretariat Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat. Rombongan Bawaslu Pasaman Barat diterima secara langsung oleh jajaran pengurus partai, yakni Armi Dt. Mujua Batuah selaku Ketua Dewan Pertimbangan, Jayasman, SE., M.Si selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, M. Idel selaku Sekretaris, serta Masri Malay selaku Bendahara Partai Golkar Kabupaten Pasaman Barat.

Suasana diskusi berlangsung hangat dan konstruktif. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Pasaman Barat menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Partai politik dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, serta memastikan proses politik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Selanjutnya, Bawaslu Pasaman Barat melanjutkan kegiatan konsolidasi ke Sekretariat Partai Demokrat Kabupaten Pasaman Barat. Kehadiran rombongan disambut oleh Novia Erika Putri selaku staf sekretariat Partai Demokrat. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk bertukar pandangan terkait penguatan demokrasi dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan.

Dalam kesempatan itu, Laurensius Simatupang menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan langkah penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan partai politik. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik sebagai peserta pemilu.

“Melalui kegiatan konsolidasi ini, Bawaslu ingin memastikan bahwa seluruh partai politik memiliki pemahaman yang sama terkait aturan, mekanisme, serta prosedur yang berlaku dalam setiap tahapan kepemiluan. Dengan demikian, potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir melalui upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama-sama,” ujar Laurensius.

Selain membahas penguatan demokrasi, pertemuan tersebut juga mengulas secara rinci mengenai teknis dan prosedur penanganan pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu. Materi yang disampaikan mencakup mekanisme penerimaan laporan, proses kajian awal, penanganan temuan dan laporan, hingga tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu menegaskan bahwa seluruh proses penanganan pelanggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, independensi, kepastian hukum, serta menjunjung tinggi asas keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik dari seluruh peserta pemilu terhadap regulasi yang ada menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Melalui forum konsolidasi tersebut, Bawaslu juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi partai politik untuk menyampaikan masukan, pandangan, maupun berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Pendekatan dialogis tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mendorong terciptanya hubungan kelembagaan yang harmonis antara Bawaslu dan partai politik.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berharap kegiatan konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menjadi sarana evaluasi bersama dalam memperkuat sistem demokrasi di daerah. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan seluruh peserta pemilu terhadap regulasi yang berlaku, sehingga pelaksanaan pemilu di masa mendatang dapat berlangsung secara demokratis, berintegritas, dan berkualitas.

Dengan terbangunnya sinergi yang kuat antara penyelenggara pemilu dan partai politik, Bawaslu Pasaman Barat optimistis cita-cita mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, serta menjamin hak-hak politik masyarakat dapat terus terpelihara. Konsolidasi demokrasi tidak hanya menjadi wadah koordinasi kelembagaan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi demokrasi yang berkelanjutan demi kemajuan bangsa dan daerah.
***