BAWASLU PASAMAN BARAT GELAR RAPAT PENGAWASAN PDPB DEMI DATA PEMILIH YANG SEMAKIN AKURAT DAN BERINTEGRITAS

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Rapat Dalam Kantor (RDK) bertema “Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam Rangka Penguatan Kelembagaan” yang berlangsung di ruang rapat sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu dalam memastikan kualitas, akurasi, dan validitas data pemilih sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilu.

RDK ini menghadirkan narasumber Zennis Helen, praktisi sekaligus pemerhati kepemiluan yang memberikan penguatan materi terkait metodologi pengawasan PDPB, mekanisme koordinasi lintas lembaga, serta strategi identifikasi potensi kerawanan dalam proses pemutakhiran data pemilih di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Hukum (P2H), Beldia Putra, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P3S), Laurencius Simatupang. Kehadiran kedua anggota Bawaslu ini menegaskan komitmen lembaga dalam memastikan fungsi pengawasan terhadap PDPB berjalan efektif, terukur, dan berbasis data.

Peserta kegiatan terdiri dari unsur strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pemutakhiran data pemilih, yakni para kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat. Pelibatan kepala sekolah sebagai peserta menjadi langkah proaktif Bawaslu untuk memperkuat sinergi dengan institusi pendidikan, mengingat sekolah kerap menjadi tempat mobilisasi data kependudukan generasi muda serta lokasi strategis dalam proses sosialisasi kepemiluan.

Dalam sambutannya, Beldia Putra menegaskan bahwa PDPB merupakan kerja berkelanjutan yang tidak dapat dilakukan hanya pada masa tahapan pemilu. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam memastikan daftar pemilih yang akurat, bebas dari data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), maupun data pemilih yang belum terdaftar.
"Pemutakhiran data pemilih bukan hanya soal angka, tetapi mengenai hak konstitusional warga negara. Bawaslu hadir untuk memastikan, mengawasi, dan memberikan rekomendasi terhadap setiap proses yang berkaitan dengan daftar pemilih. Keterlibatan para kepala sekolah sangatlah penting dalam memastikan tidak ada warga sekolah yang terabaikan dalam pendataan," ujarnya.

Sementara itu, Laurencius Simatupang menekankan bahwa pengawasan partisipatif menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya, dunia pendidikan memiliki peran besar dalam penyebaran informasi kepemiluan yang benar, khususnya terkait pentingnya akurasi daftar pemilih dalam mendukung tahapan pemilu yang kredibel.
"Kita ingin memastikan bahwa setiap pihak memahami betapa strategisnya peran data pemilih. Dengan keterlibatan kepala sekolah, kita berharap semakin banyak masyarakat yang aktif memeriksa dan memperbarui data mereka,” jelas Laurencius.

Narasumber Zennis Helen dalam paparannya menjelaskan sejumlah hal teknis, seperti mekanisme verifikasi dan validasi data, pentingnya pemetaan pemilih baru dan pemilih berpindah domisili, serta pengawasan berbasis potensi kerawanan di lapangan. Ia juga menekankan bahwa pengawasan PDPB harus adaptif mengikuti dinamika sosial, pendidikan, dan kependudukan daerah.
"Pemutakhiran data pemilih tidak hanya soal rutinitas administratif. Ini adalah fondasi utama yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Tanpa data pemilih yang valid, pemilu yang berkualitas sulit diwujudkan," terang Zennis.

Kegiatan RDK ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kapasitas, serta kesadaran peserta dalam mendukung proses pengawasan PDPB. Selain itu, kegiatan ini juga mempertegas komitmen Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk terus memperkuat kelembagaan, memperluas sinergi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan pada seluruh tahapan pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berharap terwujudnya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

***