Bawaslu Pasaman Barat Ikuti Monitoring Rekonsiliasi Eksternal Laporan Keuangan Periode September 2026

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Rapat Monitoring Hasil Rekonsiliasi Eksternal Satuan Kerja (Satker) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Periode September 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (12/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2026 agar semakin transparan, akuntabel, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rapat tersebut, Tim Akuntansi dan Pelaporan Bawaslu RI melakukan monitoring terhadap tiga materi utama, yakni to do list, rekonsiliasi, dan jurnal balik. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Setiap satuan kerja diminta menyampaikan keterangan terkait progres pelaksanaan dan berbagai permasalahan yang ditemukan. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti sehingga proses rekonsiliasi berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan monitoring ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap hasil rekonsiliasi, menindaklanjuti kendala yang ditemukan, serta memastikan ketepatan dan kesesuaian data keuangan maupun aset negara.

Rapat ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu, khususnya dalam memastikan proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala, kualitas laporan keuangan di lingkungan Bawaslu diharapkan terus meningkat, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan negara yang baik dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
***