Bawaslu Pasaman Barat Hadiri Launching Rumah Kebijakan Bawaslu, Perkuat Integrasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Pasaman Barat

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Dalam upaya memperkuat perumusan kebijakan strategis yang inklusif dan berbasis kajian guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia meluncurkan Rumah Kebijakan Bawaslu sebagai wadah inovasi, pengembangan gagasan, serta integrasi kebijakan pengawasan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat turut menghadiri kegiatan Launching Rumah Kebijakan Bawaslu yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Republik Indonesia, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Maityus Fajri, didampingi jajaran staf sekretariat.

Launching ini dibuka secara langsung oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Herwyn Malonda. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi, Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslih Kabupaten/Kota se-Aceh.

Rumah Kebijakan Bawaslu dirancang sebagai ruang inkubasi gagasan, kajian, dan riset sekaligus pusat integrasi kebijakan pengawasan Pemilu. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terarah, adaptif, dan berlandaskan hasil kajian serta kebutuhan pengawasan di lapangan.

Melalui peluncuran ini, Bawaslu mendorong penguatan budaya riset dan inovasi di lingkungan kelembagaan, sehingga setiap perumusan kebijakan pengawasan dapat didukung oleh data, kajian yang komprehensif, serta perspektif yang inklusif.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengikuti perkembangan inovasi dan penguatan kebijakan kelembagaan, sekaligus memperluas pemahaman jajaran sekretariat terhadap arah pengembangan kebijakan strategis Bawaslu.

Dengan hadirnya Rumah Kebijakan Bawaslu, diharapkan penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi kebijakan pengawasan dapat terus dikembangkan untuk mendukung terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.
***