Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Ikuti Rapat Percepatan Digitalisasi Pembayaran dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Lubuk Sikaping

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Dalam rangka percepatan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Cash Management System (CMS) pada satuan kerja lingkup KPPN Lubuk Sikaping, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengikuti kegiatan Rapat Percepatan Digitalisasi Pembayaran dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Lubuk Sikaping yang diselenggarakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Rabu (23/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah. Melalui implementasi KKP dan CMS, diharapkan proses transaksi keuangan pada satuan kerja dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, serta meminimalisir potensi kesalahan administrasi dan risiko penyalahgunaan anggaran.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan menghadirkan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Maityus Fajri, bersama Bendahara Pengeluaran (BP) Dedy Yannes, Pejabat Penatausahaan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Ronny Sulistio, serta seluruh staf keuangan sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Kehadiran jajaran pengelola keuangan tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu Pasaman Barat dalam mendukung percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan negara secara sistematis dan terintegrasi.

Dalam pelaksanaan rapat, peserta mendapatkan pemaparan terkait mekanisme penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai salah satu instrumen pembayaran non-tunai yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan belanja negara. Selain itu, penggunaan Cash Management System (CMS) juga menjadi fokus pembahasan sebagai sarana pengelolaan kas yang memungkinkan monitoring transaksi keuangan secara real-time serta mendukung ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga membahas strategi penyusunan laporan keuangan satuan kerja yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta ketentuan perbendaharaan yang berlaku. Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pentingnya ketelitian dalam pencatatan transaksi, kesesuaian dokumen pertanggungjawaban, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Maityus Fajri, menyampaikan bahwa partisipasi Bawaslu Pasaman Barat dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat. Ia menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran melalui KKP dan CMS merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran dan pelaporan keuangan akan memberikan kemudahan dalam proses pengawasan internal, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang tertib administrasi dan sesuai dengan prinsip good governance. Dengan demikian, seluruh pengelola keuangan di lingkungan Bawaslu Pasaman Barat diharapkan mampu beradaptasi dengan sistem digital yang terus berkembang.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait percepatan digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Implementasi KKP dan CMS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta memperkuat akuntabilitas keuangan pada setiap satuan kerja di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam rapat ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara satuan kerja dengan KPPN Lubuk Sikaping dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta pemanfaatan teknologi yang optimal, Bawaslu Pasaman Barat optimistis mampu mengimplementasikan sistem digitalisasi pembayaran secara maksimal dan berkelanjutan.

****