Perkuat Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan, Bawaslu Pasaman Barat Hadiri Rakor Sipol Semester I Tahun 2026

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Dalam rangka memperkuat kesiapan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Semester I Tahun 2026, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026 oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada Senin (22/6/2026) dan diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Hadir mengikuti rapat koordinasi, Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Laurencius Simatupang, didampingi Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Ronny Sulistio bersama staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS).

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Benny Aziz, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Eriyanti, S.H., Kepala Bagian Administrasi Marfal, serta jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran pengawas pemilu dalam mengawal proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Menurutnya, pengawasan terhadap data partai politik merupakan salah satu upaya untuk memastikan kualitas tata kelola kepemiluan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data partai politik, sehingga setiap proses yang berlangsung melalui Sipol dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Benny Aziz, menjelaskan bahwa pemutakhiran data partai politik melalui Sipol merupakan salah satu tahapan yang membutuhkan perhatian serius dari jajaran pengawas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang sama antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait strategi pengawasan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila ditemukan potensi permasalahan dalam proses pemutakhiran data.

Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penguatan mengenai mekanisme pengawasan, pemetaan potensi kerawanan, serta langkah antisipatif dalam memastikan seluruh proses pemutakhiran data partai politik berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Laurencius Simatupang, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu sejak dini. Menurutnya, koordinasi dan penguatan kapasitas yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjadi bekal penting bagi jajaran pengawas di tingkat kabupaten dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

“Melalui rapat koordinasi ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik melalui Sipol. Hal ini menjadi penting agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Laurencius.

Selain sebagai sarana penguatan kapasitas, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah konsolidasi antar jajaran Bawaslu di Sumatera Barat dalam menyamakan persepsi serta membangun sinergi pengawasan yang lebih efektif. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan pelaksanaan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026 dapat terlaksana secara maksimal.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pengawasan pemutakhiran data partai politik. Upaya tersebut merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas, transparan, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
****