Percepat Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan, Bawaslu Pasaman Barat Hadiri Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kesekretariatan Bawaslu RI

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Rapat Pembinaan dan Evaluasi Kesekretariatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kesekretariatan, khususnya dalam mendukung kesiapan administrasi dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Ronny Sulistio. Rapat membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan tata kelola kesekretariatan, termasuk percepatan sertifikasi pejabat perbendaharaan pada Unit Kerja Mandiri (UKM) yang baru.

Pembinaan dan evaluasi ini menjadi forum koordinasi untuk mendorong kesiapan satuan kerja dalam menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting, terutama bagi satuan kerja yang baru menjalankan fungsi sebagai UKM agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran dapat berjalan secara optimal.

Sertifikasi pejabat perbendaharaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung profesionalitas pengelolaan keuangan. Melalui sertifikasi tersebut, pejabat yang memiliki tanggung jawab di bidang perbendaharaan diharapkan memenuhi kompetensi dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam rapat ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola administrasi dan keuangan yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

Melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran kesekretariatan Bawaslu dapat terus meningkatkan kesiapan administrasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
***