KOORDINASI PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SITEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) SEMESTER 2 TAHUN 2025

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kegiatan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat terkait pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Rabu (17/12).

Kegiatan koordinasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan Bawaslu terhadap tahapan non-tahapan kepemiluan, khususnya dalam memastikan pengelolaan dan pemutakhiran data partai politik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, koordinasi ini juga bertujuan untuk menjamin penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepastian hukum dalam pengelolaan data partai politik.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menegaskan pentingnya pemutakhiran data partai politik yang dilakukan secara berkelanjutan melalui Sipol. Pemutakhiran data yang konsisten dan berkesinambungan dinilai sangat krusial guna menjaga validitas dan keakuratan data partai politik, baik dari sisi kepengurusan, keanggotaan, maupun informasi administratif lainnya.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat juga menekankan bahwa data partai politik yang valid dan mutakhir merupakan fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Dengan data yang akurat, potensi terjadinya permasalahan di kemudian hari dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu dan KPU Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi kepemiluan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan kesamaan pemahaman terkait teknis pemutakhiran data partai politik, serta langkah-langkah pengawasan yang efektif dan berkesinambungan.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berharap, koordinasi yang dilakukan ini dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kepemiluan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung terciptanya demokrasi yang berintegritas di Kabupaten Pasaman Barat.

***