Ketua Bawaslu Pasaman Barat Wanhar, Hadiri Lustrum XV FH Universitas Andalas, Rahmat Bagja Bedah Buku Hukum Tata Negara

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Padang, Perkembangan hukum tata negara dan demokrasi membutuhkan ruang dialog yang mempertemukan perspektif akademik dengan pengalaman praktis penyelenggaraan negara. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Lustrum XV Fakultas Hukum Universitas Andalas yang digelar di Aula Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumat (25/9/2026), dan turut dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Wanhar.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Dr. Rahmat Bagja, S.H., LLM., yang mendapat kesempatan menjadi salah satu pembedah dalam kelompok buku Hukum Tata Negara (HTN). Kehadiran pimpinan Bawaslu RI tersebut memberikan perspektif kelembagaan penyelenggara pemilu terhadap perkembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya dalam kaitannya dengan praktik ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Rahmat Bagja membedah lima buku karya dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kelima buku tersebut merupakan bagian dari 56 buku karya dosen yang diluncurkan sekaligus dibedah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Lustrum XV Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pembahasan buku tidak hanya ditempatkan sebagai ruang akademik untuk mengulas gagasan dan perkembangan pemikiran hukum, tetapi juga menjadi forum untuk melihat relevansi pemikiran tersebut dengan dinamika ketatanegaraan Indonesia, termasuk penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi.

Perspektif penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dalam forum tersebut mengingat perkembangan demokrasi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penguatan kelembagaan negara, kepastian hukum, serta mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Rahmat Bagja menekankan pentingnya mempertemukan perkembangan pemikiran akademik dengan praktik ketatanegaraan dan penyelenggaraan demokrasi.

“Kajian Hukum Tata Negara tidak berhenti pada ruang akademik, tetapi memiliki relevansi yang kuat terhadap bagaimana lembaga negara menjalankan kewenangan dan bagaimana demokrasi serta konstitusi diimplementasikan dalam praktik.”

Menurutnya, ruang diskusi antara akademisi dan penyelenggara negara menjadi penting untuk memperkaya perspektif dalam memahami berbagai persoalan ketatanegaraan. Kajian akademik dapat menjadi salah satu pijakan dalam membaca perkembangan hukum sekaligus dinamika kelembagaan yang terjadi dalam praktik.

Saldi Isra Hadir sebagai Keynote Speaker

Kegiatan Lustrum XV Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut turut menghadirkan Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagai keynote speaker.

Kehadiran Saldi Isra memperkuat dimensi akademik dan ketatanegaraan dalam kegiatan tersebut. Sebagai akademisi Hukum Tata Negara sekaligus hakim konstitusi, perspektif yang disampaikan menjadi bagian dari diskusi mengenai perkembangan hukum tata negara, konstitusi, kelembagaan negara, dan demokrasi di Indonesia.

Selain Ketua Bawaslu RI, kegiatan bedah buku juga menghadirkan sejumlah akademisi hukum dari berbagai perguruan tinggi sebagai pembedah berdasarkan kelompok bidang keilmuan.

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus Wakil Rektor III Universitas Andalas, menjadi pembedah kelompok buku Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional.

Sementara itu, kelompok buku Hukum Perdata dibedah oleh Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sekaligus Ketua Asosiasi Hukum Acara Perdata.

Adapun kelompok buku Hukum Pidana dibedah oleh Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Memperkuat Perspektif Hukum dan Demokrasi

Bagi Bawaslu, keterlibatan dalam ruang akademik dan diskusi hukum menjadi bagian dari upaya memperluas perspektif mengenai penyelenggaraan pemilu dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.

Kehadiran Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Wanhar dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan wawasan kelembagaan melalui interaksi dengan lingkungan akademik, khususnya dalam perkembangan pemikiran hukum tata negara dan praktik demokrasi.

Forum seperti Lustrum XV Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus memperlihatkan pentingnya hubungan antara perguruan tinggi, lembaga negara, dan masyarakat dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hukum dan demokrasi.

Wanhar menyampaikan bahwa ruang akademik memiliki peran penting dalam memperkaya pemahaman penyelenggara pemilu terhadap dinamika hukum dan ketatanegaraan.

“Bagi penyelenggara pemilu, pemahaman terhadap perkembangan Hukum Tata Negara menjadi penting karena penyelenggaraan pemilu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan dan demokrasi yang berlandaskan konstitusi.”

Ia menambahkan, forum akademik seperti kegiatan bedah buku tersebut dapat menjadi ruang untuk bertukar pengetahuan sekaligus memperkuat pemahaman mengenai posisi dan peran lembaga penyelenggara pemilu dalam sistem demokrasi Indonesia.

Rangkaian Lustrum XV Fakultas Hukum Universitas Andalas yang ditandai dengan peluncuran dan bedah 56 buku karya dosen tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan gagasan akademik dengan praktik kelembagaan. Diskusi lintas bidang hukum diharapkan terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum serta penguatan kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, kehadiran dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan wawasan kelembagaan, sekaligus membangun jejaring akademik dalam mendukung pengawasan pemilu yang berintegritas, demokratis, dan berlandaskan hukum.
***