Kawal Akurasi Data Parpol, Bawaslu Pasaman Barat Hadiri Rakor Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Memastikan pemutakhiran data partai politik berjalan tertib, akurat, dan sesuai ketentuan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, Senin (21/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat Alfi Syahrin, didampingi Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat Syarif Hidayatullah dan Hafizul Pahmi serta jajaran sekretariat. Dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, hadir Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Ronny Sulistio didampingi staf Refinal Hendri. Kegiatan juga diikuti oleh liaison officer (LO) atau admin partai politik.

Rapat koordinasi menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antara KPU, Bawaslu, dan partai politik terkait mekanisme pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL. Forum tersebut juga membahas pentingnya pembaruan data apabila terdapat perubahan pada kepengurusan, keanggotaan, maupun data administrasi partai politik lainnya.

Pastikan Data Parpol Mutakhir dan Akuntabel

Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL merupakan bagian dari upaya menjaga agar data administrasi kepartaian tetap mutakhir dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. KPU menerima pemutakhiran data secara elektronik melalui SIPOL dan melakukan verifikasi terhadap data serta dokumen yang disampaikan partai politik.

Dalam konteks pengawasan, keterlibatan Bawaslu dalam forum koordinasi menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemutakhiran data partai politik berlangsung sesuai ketentuan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga memiliki pedoman pengawasan melalui Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL.

Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Ronny Sulistio, menekankan pentingnya koordinasi dan ketelitian dalam proses pemutakhiran data partai politik.

“Pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setiap perubahan data, baik kepengurusan, keanggotaan maupun data lainnya, perlu diperbarui dan disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan agar data yang tersedia tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurutnya, penyamaan pemahaman antara penyelenggara pemilu dan partai politik menjadi penting agar setiap perubahan data dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme yang sama. Hal tersebut sekaligus meminimalkan potensi perbedaan atau ketidaksesuaian antara data yang dimiliki partai politik dengan data yang tercatat dalam SIPOL.

Pemutakhiran data melalui SIPOL juga memberikan ruang bagi partai politik untuk melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan data. Dalam pelaksanaannya, data yang dapat dimutakhirkan antara lain berkaitan dengan kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap, serta dokumen pendukung lainnya.

Perkuat Koordinasi dan Ketertiban Administrasi

Melalui rapat koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Pasaman Barat bersama Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan LO/admin partai politik menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Partai politik juga didorong untuk memastikan setiap perubahan data yang terjadi segera diperbarui melalui SIPOL sesuai mekanisme yang berlaku. Ketepatan proses pembaruan menjadi penting untuk menjaga kualitas data kepartaian sekaligus mendukung tertib administrasi kepemiluan.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendorong tersedianya data partai politik yang akurat, mutakhir, transparan, dan akuntabel.

Dengan koordinasi yang berkelanjutan antara KPU, Bawaslu, dan partai politik, proses pemutakhiran data melalui SIPOL diharapkan dapat terlaksana secara tertib sehingga mendukung tata kelola kepemiluan yang lebih baik di Kabupaten Pasaman Barat.
***