Jelang Pleno PDPB Triwulan III, Bawaslu Pasaman Barat Perkuat Pengawasan Data Pemilih

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Menjelang pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap proses pra penetapan rekapitulasi data pemilih yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Pengawasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pra Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Pleno (RPP) Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat, Senin (28/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat diwakili Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Beldia Putra, S.H., Kasubbag Pengawasan Pemilu Isnan Diyah, S.I.P., serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nurul Kartika Rizani, S.Pd., Mita Agustina Siregar, S.Pd., dan Uswatun Hasanah, S.Pd. Kegiatan juga diikuti Diana Rahma Putri, S.Pd., Staf Subbagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Rapat koordinasi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat, Alfi Syahrin, S.Pd. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 pada Rabu, 30 September 2026.

Alfi menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sebelum pelaksanaan pleno. Menurutnya, forum pra penetapan menjadi ruang untuk memperoleh tanggapan, masukan, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

“Kita berharap seluruh masukan dan permasalahan dapat diselesaikan pada rapat hari ini. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi nanti tidak ada lagi persoalan yang menimbulkan perdebatan karena seluruhnya sudah dilakukan pencermatan dan penyelesaian bersama,” ujar Alfi.

Rapat koordinasi kemudian dipimpin oleh Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Fitra Wati, S.Pd.I. Dalam pemaparannya, Fitra menjelaskan sejumlah hasil pencermatan dan tindak lanjut KPU Kabupaten Pasaman Barat terhadap proses PDPB Triwulan III Tahun 2026.

KPU Kabupaten Pasaman Barat sebelumnya telah menerima dua surat imbauan dan empat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Sebagian besar saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU.

Namun, masih terdapat sejumlah data yang belum dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan dan masih berada dalam proses analisis. Salah satunya berkaitan dengan data pindah domisili yang alamatnya belum sesuai dengan data administrasi kependudukan.

KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan bahwa penyesuaian terhadap data tersebut akan ditindaklanjuti pada PDPB Triwulan IV Tahun 2026. Hal tersebut disebabkan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) telah ditutup pada 26 September 2026.

Dalam forum tersebut, KPU Kabupaten Pasaman Barat juga menjelaskan alasan tidak dilaksanakannya Coklit Terbatas (Coktas) pada periode PDPB Triwulan III. KPU menyampaikan bahwa berdasarkan pencermatan terhadap data yang diperoleh pada Semester II Tahun 2026, tidak ditemukan data yang dinilai meragukan.

Salah satu indikatornya adalah data pemilih yang meninggal dunia telah dilengkapi dengan nomor akta kematian. Karena itu, KPU menilai pelaksanaan Coktas belum diperlukan pada periode tersebut.

KPU juga membuka kemungkinan pelaksanaan Coktas pada periode berikutnya apabila masih ditemukan data yang membutuhkan verifikasi faktual, termasuk data yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang belum dilengkapi Surat Keterangan (Suket) Kematian.

Menanggapi penjelasan KPU tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Beldia Putra, S.H., menyampaikan bahwa keputusan untuk tidak melaksanakan Coktas merupakan kewenangan KPU sepanjang didasarkan pada hasil pencermatan terhadap data yang tersedia.

Namun demikian, Bawaslu tetap menekankan pentingnya memastikan setiap data pemilih yang masih membutuhkan klarifikasi memperoleh tindak lanjut yang sesuai.

“Kami memahami bahwa tidak dilaksanakannya Coktas merupakan kewenangan KPU berdasarkan hasil pencermatan terhadap data yang ada. Namun, yang perlu dipastikan adalah setiap data yang masih diragukan atau belum dapat dibuktikan secara administratif harus tetap menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujar Beldia.

Selain itu, Beldia meminta KPU Kabupaten Pasaman Barat menjelaskan kendala yang menyebabkan masih terdapat saran perbaikan Bawaslu yang belum dapat ditindaklanjuti pada PDPB Triwulan III Tahun 2026.

Menurutnya, kejelasan mengenai kendala tersebut penting agar proses penyempurnaan data pemilih tidak berhenti pada tahap administratif, tetapi benar-benar menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi kependudukan.

“Pengawasan Bawaslu bukan hanya memastikan ada atau tidaknya tindak lanjut, tetapi memastikan proses tindak lanjut tersebut memberikan kepastian terhadap status dan kebenaran data pemilih. Karena itu, setiap saran perbaikan perlu dicermati dan diselesaikan secara terukur,” tegas Beldia.

Sebagai bagian dari pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat juga menyampaikan akan melakukan uji petik terhadap 90 data pemilih. Uji petik tersebut dilakukan sebagai langkah pencermatan untuk memastikan kesesuaian data dan meminimalkan potensi persoalan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026.

Langkah tersebut sejalan dengan fungsi pengawasan Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berlangsung secara akurat, mutakhir, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaan pengawasan PDPB secara nasional, Bawaslu juga menekankan pentingnya pencermatan terhadap kesesuaian data serta tindak lanjut atas catatan hasil pengawasan.

Rapat koordinasi pra penetapan ini menjadi bagian penting sebelum KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 pada Rabu, 30 September 2026.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan terus melakukan pengawasan terhadap proses tersebut, termasuk mencermati tindak lanjut saran perbaikan, kesesuaian administrasi kependudukan, serta hasil uji petik terhadap data pemilih.

Pengawasan terhadap PDPB menjadi penting karena data pemilih bersifat dinamis dan perlu diperbarui secara berkelanjutan untuk memastikan data tetap akurat dan mutakhir. Bawaslu dalam berbagai pengawasan PDPB juga menempatkan pencermatan data, uji petik, serta saran perbaikan sebagai bagian dari upaya pencegahan untuk menjaga kualitas data pemilih.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan koordinasi antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 dapat menghasilkan data pemilih yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari upaya memastikan hak pilih warga negara terlindungi serta meminimalkan potensi permasalahan data pada tahapan pemilu dan pemilihan berikutnya.
***