Bawaslu Sumbar Bahas Pemenuhan Syarat Pejabat Struktural dan Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Padang Panjang, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menggelar pertemuan pembahasan pemenuhan syarat dan kelengkapan Pejabat Struktural serta Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan administrasi dan sumber daya pendukung dalam proses pembentukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tahap IV.

Kegiatan berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Padang Panjang, Selasa (29/9/2026), dan dihadiri jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat serta para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang terlibat dalam proses pemenuhan persyaratan.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia terkait proses Pembentukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tahap IV. Pembahasan difokuskan pada kesiapan dokumen, pemenuhan persyaratan, serta kelengkapan yang diperlukan dalam mendukung proses tersebut.

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Febrian Bartez, membuka kegiatan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya memastikan seluruh persyaratan dan kelengkapan dapat dipenuhi secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pemenuhan persyaratan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembentukan sekretariat berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Setiap persyaratan dan kelengkapan perlu dipastikan secara cermat agar proses yang sedang berjalan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan,” ujar Febrian dalam arahannya.

Ia juga mendorong jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap dokumen dan persyaratan yang diperlukan. Hal tersebut penting agar setiap tahapan proses dapat dipersiapkan dengan baik serta meminimalkan adanya kekurangan dalam pemenuhan administrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Febrian Bartez didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Rinaldi Aulia. Kehadiran jajaran sekretariat provinsi bersama para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi bagian dari koordinasi untuk menyamakan pemahaman terkait kebutuhan dan kelengkapan dalam proses pembentukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tahap IV.

Pembahasan juga menjadi ruang koordinasi antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan jajaran sekretariat di tingkat kabupaten/kota. Melalui pertemuan tersebut, setiap daerah dapat menyampaikan kesiapan serta melakukan pengecekan terhadap dokumen dan persyaratan yang menjadi bagian dari proses pembentukan sekretariat.

Sementara itu, dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, kegiatan dihadiri Plt. Kepala Sekretariat Maityus Fajri bersama staf. Kehadiran tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dan komitmen Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam mendukung proses pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan dalam tahapan pembentukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tahap IV.

Proses pemenuhan persyaratan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota. Sekretariat memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bawaslu.

Karena itu, kelengkapan Pejabat Struktural maupun Pengelola Keuangan perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesiapan tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola kesekretariatan yang tertib sekaligus menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan secara efektif dan akuntabel.

Pertemuan di Padang Panjang ini juga mencerminkan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam setiap proses penguatan kelembagaan. Dengan adanya koordinasi secara langsung, berbagai kebutuhan dan kendala dalam pemenuhan persyaratan dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti secara bersama.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selanjutnya mendorong jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang terlibat untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dengan melakukan pemenuhan terhadap persyaratan dan kelengkapan yang masih diperlukan.

Melalui proses yang dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai ketentuan, pembentukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tahap IV diharapkan dapat berjalan secara tertib dan memenuhi standar administrasi serta kelembagaan yang telah ditetapkan.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, keikutsertaan dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah koordinatif dalam memastikan setiap kebutuhan dan persyaratan dapat dipersiapkan secara optimal. Hal ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola kelembagaan dan kesekretariatan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

Dengan terpenuhinya persyaratan dan kelengkapan secara tepat, proses pembentukan sekretariat diharapkan dapat memberikan dukungan yang semakin kuat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
***