Bawaslu Pasaman Barat Perkuat Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memperkuat pemahaman jajaran sekretariat terhadap tata kelola administrasi keuangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Rapat dalam Kantor Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Senin (14/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Beldia Putra, Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Laurensius Simatupang, Plt. Kepala Sekretariat Maityus Fajri, para kepala subbagian, serta seluruh jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam arahannya, Beldia Putra menegaskan bahwa tertib administrasi keuangan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan sekaligus memastikan setiap proses pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kegiatan ini menjadi bagian penting untuk menunjang pengetahuan dan pemahaman kita dalam tertib administrasi keuangan serta akuntabilitas. Setiap proses pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” ujar Beldia.

Menurutnya, pemahaman yang sama di antara seluruh jajaran diperlukan agar pengelolaan administrasi keuangan dapat berjalan secara konsisten dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.

Sementara itu, Bendahara Pembantu Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Deddy Yannes, dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah materi mengenai alur dan tata cara administrasi keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Deddy menjelaskan, terdapat perubahan mekanisme administrasi yang perlu dipahami jajaran seiring dengan status Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang saat ini telah menjadi satuan kerja (satker).

“Selama ini kita terbiasa dengan kebijakan dan mekanisme ketika masih non-satker. Sekarang Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sudah menjadi satker, sehingga terdapat perbedaan dalam proses dan tata cara administrasi keuangan yang perlu dipahami bersama,” jelas Deddy.

Perubahan status tersebut menuntut jajaran untuk meningkatkan pemahaman terhadap alur administrasi, mekanisme pertanggungjawaban, serta ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. Dengan pemahaman yang memadai, setiap tahapan administrasi diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan rapat dalam kantor ini juga menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman antara unsur pimpinan, sekretariat, dan staf dalam menjalankan administrasi keuangan. Hal tersebut penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kelembagaan berjalan secara transparan dan mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu secara efektif.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk terus membangun tata kelola administrasi keuangan yang tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus memastikan seluruh pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
***