Bawaslu Pasaman Barat Kawal Pleno PDPB Triwulan III, 329.334 Pemilih Ditetapkan

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 tingkat Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (30/9/2026).

Pengawasan secara langsung tersebut dilakukan sebagai bagian dari tugas Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran dan rekapitulasi data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu hadir untuk mengawal proses agar data pemilih yang ditetapkan terus terjaga akurasi dan kemutakhirannya.

Pengawasan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Wanhar, didampingi Kepala Subbagian Pengawasan, Isnan Diyah, serta staf pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat Alfi Syahrin, didampingi seluruh anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat. Turut hadir stakeholder terkait serta Liaison Officer (LO) partai politik sebagai bagian dari keterbukaan proses rekapitulasi data pemilih.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mencermati proses rekapitulasi yang dilakukan KPU, termasuk penyampaian dan pembahasan hasil pemutakhiran data pemilih selama Triwulan III Tahun 2026.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperbarui data pemilih, termasuk terhadap perubahan data pemilih, penambahan pemilih baru maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Bawaslu sendiri memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap proses tersebut guna memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai ketentuan.

Pengawasan langsung terhadap rapat pleno menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan proses rekapitulasi berjalan transparan. Bawaslu juga memiliki mandat pengawasan terhadap PDPB, termasuk memastikan proses koordinasi, pengolahan data, serta tindak lanjut terhadap masukan dan tanggapan yang berkaitan dengan data pemilih.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026, KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebanyak 329.334 pemilih.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 164.386 pemilih merupakan laki-laki, sedangkan 164.948 pemilih merupakan perempuan.

Dengan demikian, jumlah pemilih perempuan tercatat lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih laki-laki dalam rekapitulasi DPB Triwulan III Tahun 2026.

Penetapan tersebut merupakan hasil proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU Kabupaten Pasaman Barat secara berkelanjutan hingga periode Triwulan III Tahun 2026.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, pengawasan terhadap proses tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan rapat pleno. Pengawasan PDPB merupakan rangkaian yang membutuhkan perhatian secara berkelanjutan, mulai dari proses pemutakhiran, pencermatan data, koordinasi dengan pihak terkait, hingga memastikan adanya tindak lanjut apabila ditemukan data yang perlu diperbaiki.

Bawaslu secara nasional juga menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap catatan hasil pengawasan PDPB untuk meningkatkan kualitas data pemilih. Pada penetapan PDPB tingkat nasional Semester I Tahun 2026, Bawaslu meminta KPU menindaklanjuti catatan hasil pengawasan secara berjenjang sebelum penetapan rekapitulasi dilakukan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Wanhar, melalui pengawasan langsung yang dilakukan dalam rapat pleno tersebut memastikan proses rekapitulasi dapat berlangsung sesuai prosedur dan prinsip keterbukaan.

Kehadiran Bawaslu dalam pleno juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap perkembangan data pemilih mendapatkan perhatian dalam proses pengawasan. Data pemilih merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pilih warga negara.

Karena itu, kualitas data pemilih tidak hanya ditentukan oleh jumlah pemilih yang tercatat, tetapi juga oleh ketepatan dan kemutakhiran informasi yang terdapat di dalamnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan PDPB, Bawaslu dapat melakukan berbagai langkah pengawasan, termasuk pengawasan langsung terhadap rapat pleno, koordinasi dengan KPU dan instansi terkait, serta uji petik terhadap data pemilih. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui penyampaian saran perbaikan kepada KPU.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah persoalan data pemilih, seperti pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat namun masih tercatat, pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdata, data pemilih yang perlu diperbaiki, maupun perubahan status kependudukan yang perlu diperbarui.

Pelaksanaan rapat pleno terbuka yang turut dihadiri stakeholder dan LO partai politik juga menjadi bagian dari prinsip transparansi dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat proses pencermatan terhadap data yang direkapitulasi sekaligus membuka ruang bagi penyampaian informasi, tanggapan, maupun masukan yang berkaitan dengan data pemilih.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memandang keterbukaan dan partisipasi berbagai pihak sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan stakeholder sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Melalui proses yang terbuka, setiap pihak memiliki kesempatan untuk memberikan informasi apabila terdapat data pemilih yang perlu mendapatkan perhatian atau pembaruan.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas daftar pemilih.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pemutakhiran data berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu periode rekapitulasi. Perubahan data kependudukan terus terjadi sehingga pemutakhiran membutuhkan proses yang konsisten dan berkesinambungan.

Pengawasan PDPB juga menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi. Bawaslu melalui jajaran pengawas terus mendorong agar data pemilih yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu nantinya benar-benar mencerminkan kondisi pemilih yang memenuhi syarat.

Dengan ditetapkannya Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026 sebanyak 329.334 pemilih, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat akan terus mencermati perkembangan data pada periode berikutnya.

Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memastikan data kepemiluan masing-masing tetap benar dan mutakhir. Apabila terdapat perubahan atau informasi terkait data pemilih, masyarakat dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia kepada penyelenggara pemilu.

Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, dukungan stakeholder, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan KPU dalam proses pemutakhiran menjadi bagian penting dalam membangun data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan dan upaya memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi.
***