pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan kelembagaan yang profesional. Dalam upaya tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Rapat Permintaan Data Konsolidasi Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 agar tersaji secara transparan, akurat, akuntabel, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Melalui rapat ini, peserta memperoleh arahan terkait pemenuhan data dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konsolidasi laporan keuangan di lingkungan Bawaslu.
Dalam pemaparan materi, Bernadus Setya Aji menyampaikan materi terkait permintaan data konsolidasi laporan keuangan. Pembahasan berfokus pada kesiapan data dan kelengkapan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
Pemenuhan data yang tepat dan kelengkapan dokumen pendukung menjadi aspek penting dalam memastikan proses konsolidasi laporan keuangan berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap satuan kerja perlu memperhatikan ketepatan, kesesuaian, dan akurasi data yang disampaikan agar laporan keuangan dapat disusun secara optimal.
Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan kelembagaan. Pengelolaan keuangan yang tertib dan sesuai standar menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses penyusunan dan konsolidasi Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026 di lingkungan Bawaslu dapat berjalan secara optimal, sehingga menghasilkan laporan yang transparan, akuntabel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
***
