Bawaslu Pasaman Barat Ikuti Evaluasi Pengawasan PDPB Triwulan III, Perkuat Pengawasan Data Pemilih

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengikuti Rapat Evaluasi Pengawasan Pleno Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan pengawasan PDPB di tingkat kabupaten/kota, khususnya dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Muhammad Khadafi selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, serta Kepala Bagian Pengawasan Fadlul Hanif.

Dari Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, kegiatan diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Wanhar, didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Laurensius Simatupang serta jajaran staf pengawasan.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni menyampaikan bahwa pada masa non-tahapan, salah satu fokus penting pengawasan jajaran Bawaslu adalah pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Menurutnya, pengawasan PDPB tidak dapat dipandang sebagai kegiatan administratif semata, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu. Data pemilih yang tidak akurat dan tidak mutakhir berpotensi menimbulkan persoalan ketika memasuki tahapan pemilu berikutnya.

“Jadi sangat penting keseriusan kita dalam menjaga tahapan ini sehingga tidak muncul kendala nantinya. Tetap maksimalkan proses pengawasan dan lakukan segala upaya sesuai kewenangan kita dalam mengawasi PDPB,” ujar Alni.

Ia menekankan agar jajaran Bawaslu kabupaten/kota terus memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan, termasuk melakukan pencermatan terhadap setiap perubahan data pemilih yang terjadi secara berkelanjutan.

Alni juga mengingatkan pentingnya membangun dan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi yang memiliki keterkaitan dengan pergerakan data penduduk dan data pemilih. Koordinasi tersebut antara lain dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), TNI, Polri, serta penyelenggara teknis pemilu, yakni KPU.

Menurutnya, sinergi lintas lembaga diperlukan agar informasi mengenai perubahan status kependudukan maupun elemen data lainnya dapat menjadi bagian dari bahan pengawasan Bawaslu dalam mengawal kualitas data pemilih.

“Koordinasi harus terus dibangun dengan instansi terkait. Kita perlu memastikan setiap perubahan data yang berkaitan dengan pemilih dapat terpantau dan menjadi perhatian dalam proses pengawasan PDPB,” lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Muhammad Khadafi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Apresiasi tersebut diberikan kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam pengawasan PDPB, mulai dari unsur pimpinan, kepala sekretariat, kepala subbagian hingga staf. Menurut Khadafi, pelaksanaan pengawasan PDPB membutuhkan kerja bersama dan konsistensi seluruh jajaran agar setiap proses pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Evaluasi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan PDPB di masing-masing kabupaten/kota serta menyusun langkah tindak lanjut sesuai kewenangan Bawaslu.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, evaluasi pengawasan PDPB menjadi bagian penting dalam memastikan pengawasan terhadap data pemilih dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada hasil rekapitulasi, tetapi juga terhadap proses pembaruan data serta koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perubahan data pemilih.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara konsisten, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk terus mengawal hak konstitusional warga negara agar setiap warga yang memenuhi syarat dapat terdata sebagai pemilih dan setiap perubahan status pemilih dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Pengawasan PDPB pada masa non-tahapan menjadi langkah preventif Bawaslu dalam meminimalisasi potensi persoalan data pemilih pada tahapan Pemilu mendatang. Dengan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkualitas, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berintegritas.
***