Bawaslu Pasaman Barat dan MAM Silaping Perkuat Edukasi Kepemiluan bagi Pemilih Pemula

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Memperkuat pemahaman generasi muda terhadap demokrasi dan kepemiluan, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sekaligus sosialisasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Silaping, Selasa (29/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memperluas pendidikan kepemiluan kepada generasi muda, khususnya siswa yang akan memasuki usia sebagai pemilih pada Pemilu 2029. Melalui edukasi sejak dini, pemilih pemula diharapkan tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki kesadaran untuk turut mengawasi proses demokrasi secara partisipatif.

Kepala Sekolah MAM Silaping, Abdi Rahma, S.Pd.I, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi kepemiluan menjadi penting bagi para siswa, terutama kelas XI yang sebagian di antaranya akan memasuki usia 17 tahun dan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029.

“Kami mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang telah hadir memberikan edukasi kepemiluan kepada para siswa. Pengetahuan seperti ini penting agar siswa memahami bagaimana menggunakan hak pilihnya dengan baik ketika nantinya telah menjadi pemilih,” ujar Abdi Rahma.

Ia menilai pengenalan mengenai kepemiluan sejak lingkungan sekolah dapat menjadi bekal bagi siswa untuk memahami proses demokrasi sekaligus membangun kesadaran sebagai warga negara.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan MAM Silaping. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pendidikan kepemiluan, meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengawasan Pemilu, serta mendorong keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Wanhar, S.Pd.I, dalam penyampaiannya menjelaskan tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Ia juga mengajak para siswa untuk mulai mengenal proses demokrasi dan kepemiluan sejak dini.

“Pemilu bukan hanya tentang datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan pilihan. Pemilih juga perlu memahami prosesnya, mengetahui hak dan kewajibannya, serta ikut menjaga agar pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan,” kata Wanhar.

Menurutnya, pemilih pemula memiliki posisi penting dalam keberlangsungan demokrasi. Karena itu, pemahaman mengenai kepemiluan perlu dibangun sejak bangku sekolah agar generasi muda mampu menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab sekaligus berkontribusi dalam pengawasan partisipatif.

“Kami berharap para siswa tidak hanya menjadi pemilih pada Pemilu 2029, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi proses demokrasi. Pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda,” ujarnya.

Wanhar menambahkan, pengawasan partisipatif merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang memadai, pemilih pemula diharapkan mampu mengenali potensi pelanggaran Pemilu serta turut menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Melalui kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan MAM Silaping, pendidikan kepemiluan diharapkan dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan. Sekolah tidak hanya menjadi ruang pembelajaran akademik, tetapi juga menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai demokrasi, integritas, dan kesadaran pengawasan kepada generasi muda.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat dan lembaga pendidikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029. Keterlibatan pemilih pemula sejak dini diharapkan dapat membangun generasi yang sadar akan hak politik, memahami proses kepemiluan, serta memiliki komitmen untuk turut mengawal demokrasi yang berintegritas.
***