BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT IKUTI KEGIATAN EVALUASI KINERJA DAN PELAPORAN PROGRAM BAWASLU SECARA DARING

pasamanbarat.bawaslu.go.id || SIMPANG EMPAT, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat mengikuti kegiatan Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Bawaslu yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring pada Kamis (23/10). Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Maityus Fajri, serta staf sekretariat, Edri.

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau capaian pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat, sekaligus memperkuat koordinasi dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja organisasi. Fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang telah berupaya maksimal melaksanakan berbagai program pengawasan dan administrasi kelembagaan sepanjang tahun berjalan.

“Kegiatan evaluasi ini bukan semata untuk menilai capaian, tetapi juga sebagai momentum refleksi dan perbaikan ke depan. Kita ingin memastikan seluruh kegiatan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota berjalan sesuai rencana, akuntabel, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemilu,” ujar Alni.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi aktif antarbagian, terutama antara sekretariat dan jajaran pimpinan Bawaslu di daerah. Menurutnya, kekompakan dan keterbukaan dalam pengelolaan program menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Rinaldi Aulia, dalam arahannya menekankan bahwa evaluasi kinerja dan pelaporan program bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap penggunaan anggaran negara.

“IKPA merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi keuangan. Oleh karena itu, seluruh jajaran di tingkat kabupaten/kota perlu memperkuat disiplin pelaporan, meningkatkan koordinasi, dan memastikan setiap kegiatan memiliki output yang jelas dan terukur,” tutur Rinaldi.

Lebih lanjut, Rinaldi juga mengingatkan agar setiap satuan kerja Bawaslu di daerah terus melakukan pembenahan internal, memperkuat sistem pelaporan berbasis data, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Maityus Fajri, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan staf dalam mengelola program serta menyusun laporan kinerja yang lebih baik.

“Kami di Pasaman Barat siap menindaklanjuti arahan dan hasil evaluasi ini dengan melakukan perbaikan di berbagai aspek, terutama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi,” ujar Maityus.

Dengan terselenggaranya kegiatan evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota di Sumatera Barat, termasuk Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, dapat terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kinerja aparatur, dan memastikan setiap program berjalan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan daring ini berlangsung secara interaktif, diisi dengan pemaparan hasil evaluasi sementara dari masing-masing kabupaten/kota, serta sesi diskusi dan tanya jawab terkait kendala teknis maupun administratif yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berkomitmen untuk terus mendukung setiap upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi, demi tercapainya tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas dalam rangka mewujudkan pengawasan pemilu yang partisipatif dan berkeadilan.

***