Bawaslu Pasaman Barat Terus Pantau Netralitas ASN Perangkat Nagari yang Menguntungkan Pasangan Calon

Simpang Empat - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat terus berkomitmen untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat Nagari dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Pasaman Barat. Dalam rangka menciptakan iklim pemilihan yang berintegritas dan adil, Bawaslu berupaya memastikan bahwa ASN dan perangkat Nagari tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon.  

Laurensius Simatupang, selaku Anggota Bawaslu Pasaman Barat, mengungkapkan bahwa kesadaran ASN dan perangkat Nagari untuk tetap netral adalah hal yang krusial. “Kami ingin menekankan betapa pentingnya netralitas ASN dan perangkat Nagari dalam Pilkada ini. Mereka diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu,” kata Laurensius.  

Bawaslu sudah melakukan berbagai langkah proaktif untuk mensosialisasikan pentingnya netralitas ini. Salah satu langkah tersebut adalah dengan mengirimkan surat imbauan kepada semua instansi mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten. Imbauan ini bertujuan agar semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga netralitas selama masa pemilihan.  

“Tidak hanya sekadar sosialisasi, kami juga melakukan edukasi kepada ASN dan perangkat Nagari mengenai konsekuensi hukum jika mereka terlibat dalam politik praktis. Kami tidak akan segan-segan memberikan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku jika ditemukan ASN yang bersikap tidak netral,” tegas Laurensius.  

Selain sosialisasi, Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. “Kami sangat berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan partisipatif. Jika ada ASN atau perangkat Nagari yang terlihat terlibat dalam politik praktis, kami meminta masyarakat untuk melaporkannya kepada kami,” imbuh Laurensius.  

Laurensius menambahkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mungkin dilakukan secara menyeluruh tanpa bantuan masyarakat. “Kami akui, jumlah personil yang ada di Bawaslu terbatas. Oleh karena itu, kami sangat menghargai setiap laporan dari masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran. Dengan kerjasama ini, kita semua bisa menciptakan Pilkada yang lebih baik dan lebih bersih,” ujarnya.  

Sebagai bentuk dukungan atas inisiatif ini, Bawaslu juga mengadakan berbagai kegiatan seperti dialog interaktif dan sosialisasi langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang netralitas ASN. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan ASN tentang pentingnya menjaga integritas dalam proses demokrasi.  

“Pilkada Badunsanak di Pasaman Barat adalah momen penting untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa semua elemen yang terlibat bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu calon,” ucap Laurensius.  

Dalam kesempatan ini, Laurensius juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat berimplikasi jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. “Jika ASN dan perangkat Nagari terlibat dalam politik praktis, maka kepercayaan masyarakat akan terguncang. Ini adalah hal yang sangat kami hindari,” ujarnya.  

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terus menggencarkan sosialisasi mengenai netralitas ASN dan perangkat Nagari melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Informasi mengenai larangan bagi ASN untuk terlibat dalam politik praktis telah disebarluaskan dengan harapan bisa menjangkau sebanyak mungkin kalangan.  

“Seluruh ASN dan perangkat Nagari harus faham bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk tetap netral. Mereka adalah pelayan masyarakat yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” ungkap Laurensius.

***udhe