Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif
|
Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, 18 November 2021 || Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan Saka Adhiyasta Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, Alunmi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2020 dan Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021.
Beldia Putra selaku Koordinator Divisi Hukum, PP dan PS Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam sambutannya menyampaikan "Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, pengawasan pemilu partisipatif penting dilakukan bersama organ-organ masyarakat serta individu yang perlu mengambil bagian di dalam upaya ini. Hal ini harus serius diupayakan di dalam mewujudkan ‘pesta’ demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan demokratis maka tidak lepas dari inovasi dan strategi dalam pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Strategi dan inovasi pengawasan yang ingin diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui terbentuknya Kader-Kader Pengawasan yang aktornya adalah pemilih itu sendiri" pungkasnya.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah persiapan bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 nantinya, dalam kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya untuk mengajak kader-kader Bawaslu untuk turut andil dalam melakukan pengawasan serta mensosialisasikan terkait dengan pengawasan Pemilu kepada masyarakat, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam kegiatan ini menampung seluruh aspirasi dari Kader-kader pengawas tentang kegiatan-kegiatan "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif" yang akan dilaksanakan nantinya bersama dengan Alumni SKPP dan Saka Adhiyasta Pemilu.
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Aditia Pratama mengatakan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat membentuk Kader pengawasan mengingat keterbatasan Bawaslu, yang tidak semua tahapan pemilu bisa diawasi dan dijangkau oleh Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terkenal dengan Kabupaten yang didalamnya terdapat 11 Kecamatan dan terdapat Kepulauan. Tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan pengawas pemilu untuk mengawasi semua bentuk kecurangan dan pelanggaran. Selain luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya pengawas, dan besarnya intensitas pelanggaran pemilu yang terjadi sejak dari tahapan awal sampai akhir, hal ini menegaskan diperlukannya kekuatan dan dukungan selain instrumen negara untuk mengawal proses pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Di sinilah posisi masyarakat menjadi urgen di mata Bawaslu, dukungan lain yang berasal dari berbagai pemantau pemilu dan pemilih secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat juga menjadi kontribusi yang penting.
Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berharap tercapainya pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pengawas partisipatif , keterlibatan elemen masyarakat di dalam mengawasi dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menekan peluang angka kecurangan sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilu.
