SOSIALISASI AKTUALISASI CPNS ANGKATAN 2025 DI BAWASLU PASAMAN BARAT MENGHADIRKAN GAGASAN KREATIF YANG SIAP MENDORONG PENINGKATAN KINERJA SEKRETARIAT

pasamanbarat.bawaslu.go.id || Pasaman Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Aktualisasi CPNS Angkatan 2025 yang berlangsung pada Rabu, (10/12), bertempat di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Pasaman Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembinaan kompetensi bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedang menjalani masa pelatihan dasar (latsar) dan dituntut menghasilkan inovasi aktualisasi di satuan kerja masing-masing.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, seluruh anggota Bawaslu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Maityus Fajri, Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Pasaman Barat. Kehadiran unsur pimpinan ini menegaskan komitmen Bawaslu dalam mendorong peningkatan kualitas SDM serta penguatan tata kelola organisasi.

Tiga CPNS Bawaslu Paparkan Inovasi Aktualisasi

Pada kegiatan tersebut, tiga CPNS angkatan 2025 di lingkungan Sekretariat Bawaslu Pasaman Barat secara resmi memaparkan inovasi aktualisasi yang mereka susun berdasarkan kebutuhan organisasi. Masing-masing inovasi menawarkan pendekatan baru dalam peningkatan kinerja, pelayanan publik, serta transparansi kelembagaan.

1. Sovia Aulia — Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

Sovia Aulia memaparkan inovasi berjudul “Optimalisasi Pemahaman Pegawai Keuangan Terkait Penghitungan Pajak dengan Penggunaan Buku Saku Pajak Sederhana Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.”
Inovasi ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan peningkatan pemahaman teknis terkait pengelolaan perpajakan di lingkungan sekretariat. Melalui buku saku yang ringkas dan mudah dipahami, pegawai keuangan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan perhitungan pajak serta meminimalisir kesalahan administrasi. Inovasi ini juga mendukung kegiatan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Nurul Kartika Rizani — Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama

Nurul Kartika Rizani memperkenalkan inovasi bertajuk “Optimalisasi Pelayanan dan Pengawasan Data Pemilih melalui Inovasi Digital Sistem Informasi Pengawasan Data Pemilih via WhatsApp (SIPDAWA).”
Melalui SIPDAWA, proses pengawasan data pemilih dibuat lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh jajaran pengawas pemilu. Inovasi ini memaksimalkan platform WhatsApp sebagai sarana pelaporan, verifikasi, dan komunikasi terkait data pemilih, sehingga mendukung kualitas pengawasan dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

3. Faza Khairani — Analis Hukum Ahli Pertama

Faza Khairani menutup sesi pemaparan inovasi dengan judul “Optimalisasi Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Melalui Media Sosial untuk Meningkatkan Transparansi di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.”
Inovasi ini bertujuan memperluas jangkauan publik dalam mengakses berbagai produk hukum Bawaslu, mulai dari peraturan, keputusan, hingga dokumentasi penting lainnya. Melalui pemanfaatan media sosial, publikasi JDIH menjadi lebih dinamis, mudah dijangkau masyarakat, serta mendukung prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Komitmen Bawaslu Tingkatkan Kualitas SDM

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan apresiasi atas gagasan yang dikembangkan oleh setiap CPNS. Menurutnya, inovasi yang disampaikan merupakan bentuk nyata kontribusi generasi baru ASN terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola lembaga.

Sementara itu, Plt Kepala Sekretariat Maityus Fajri menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi syarat proses latsar CPNS, tetapi juga bentuk investasi jangka panjang bagi Bawaslu dalam mempersiapkan SDM yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.

Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berharap inovasi-inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pengawasan pemilu serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah.

***