Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Hadiri Penguatan Kelembagaan Evaluasi Pengisian Kuesioner Pasca Masa Sanggah E-Monev Komisi Informasi Sumatera Barat 2025

pasamanbarat.bawaslu.go.id || PADANG, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memperkuat tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan profesional, Pimpinan  menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan dalam rangka Evaluasi Pengisian Kuesioner Pasca Masa Sanggah E-Monev Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada 5–7 September 2025 dan dihadiri oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Vifner, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Vifner menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh data dan dokumen yang disajikan oleh Bawaslu kabupaten/kota telah memenuhi standar keterbukaan informasi publik. Menurutnya, pengelolaan informasi yang tepat dan akurat merupakan kunci dalam mewujudkan Bawaslu yang transparan dan dipercaya masyarakat.

“E-Monev bukan hanya sekadar alat untuk penilaian, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Melalui evaluasi ini, kita dapat mengetahui sejauh mana komitmen Bawaslu dalam menyajikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Vifner.

E-Monev (Evaluasi dan Monitoring Elektronik) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja badan publik dalam keterbukaan informasi. Dalam tahapan pasca masa sanggah, seluruh Bawaslu kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi ulang dan memperbaiki data yang telah disampaikan sebelumnya agar sesuai dengan ketentuan dan indikator yang telah ditetapkan.

Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian integral dari pengawasan Pemilu yang berintegritas. Melalui evaluasi dan penguatan kelembagaan ini, Bawaslu Pasaman Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta memastikan setiap dokumen dan laporan yang disampaikan memiliki kejelasan dan validitas yang tinggi.

“Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi kami untuk menyempurnakan tata kelola informasi publik. Dengan data yang akurat dan terstruktur, kami dapat memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Pasaman Barat.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta kegiatan mengikuti serangkaian sesi pembahasan, diskusi kelompok, serta pendalaman materi terkait teknis pengisian kuesioner E-Monev. Dalam proses ini, setiap Bawaslu kabupaten/kota diberi kesempatan untuk mempresentasikan kendala yang dihadapi serta merumuskan solusi bersama, sehingga pengelolaan informasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kegiatan ini juga membahas strategi dalam meningkatkan keterbukaan informasi di masa depan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah akses publik terhadap informasi. Sinergi antar-Bawaslu se-Sumatera Barat menjadi salah satu fokus utama agar tercipta standar pelayanan informasi yang seragam di seluruh tingkatan.

Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga, terutama dalam penyediaan informasi yang berkaitan dengan proses pengawasan Pemilu. Hal ini sejalan dengan semangat Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh elemen masyarakat.

“Kami percaya bahwa keterbukaan informasi bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga wujud pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Dengan tata kelola informasi yang baik, kami dapat memperkuat integritas Bawaslu dan menjaga marwah demokrasi,” tutup Ketua Bawaslu Pasaman Barat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berharap seluruh jajaran dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam mengelola informasi publik, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan secara transparan dan akuntabel.